Perlawanan Warga Pondok Indah

Sabtu, 06 Oktober 2007

Opini Koran TEMPO

polusi-udara-sumber-wwwudarakoyabapenasgoid.jpg

Firdaus Cahyadi, pemerhati masalah lingkungan hidup
Tidak ada salahnya bila kita semua belajar dari warga Pondok Indah dalam melawan proyek busway di Jakarta. Setidaknya perlawanan tersebut dapat menjadi refleksi bagi kita semua tentang pengelolaan pembangunan di kota ini. Benarkah pembangunan di kota ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip good governance?
Jadi bukan merupakan sebuah kebetulan bila salah satu alasan penolakan warga Pondok Indah terhadap proyek busway tersebut adalah tidak dilakukannya studi mengenai analisis dampak lingkungan (amdal) sebelum proyek dimulai. Warga Pondok Indah resah bila pembangunan busway akan memangkas jalur hijau dengan menebang puluhan pohon yang ada di situ.
Pihak yang pro terhadap pembangunan busway mengatakan bahwa alasan lingkungan yang dikemukakan oleh warga Pondok Indah hanya merupakan kedok. Menurut mereka, sejatinya orang-orang kaya di Pondok Indah, yang sebagian pengguna kendaraan bermotor pribadi, tidak mau terganggu oleh kehadiran transportasi massal.
Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, yang jelas ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari perlawanan warga Pondok Indah tersebut. Pertama, terkait dengan persoalan penyusunan dokumen amdal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 15 (1), setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang ada kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
Namun, ironisnya, menurut Ir Hermien Roosita MM, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, hanya 119 kabupaten/kota yang memiliki komisi penilai amdal dari 474 kabupaten/kota di Indonesia. Dari angka tersebut, hanya 50 persen yang berfungsi menilai amdal. Sementara itu, 75 persen dokumen amdal yang dihasilkan berkualitas buruk sampai sangat buruk.
Sepertinya proyek-proyek pembangunan di Jakarta masuk dalam kategori yang memiliki dokumen amdal yang buruk baik secara proses maupun hasilnya. Hal itu terlihat dari keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menyusun dokumen amdal busway di Pondok Indah bersamaan dengan pembangunan jalurnya. Keinginan pemerintah DKI Jakarta ini, selain sarat dengan akal-akalan, merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di kota ini.
Betapa tidak, PP Nomor 27 Tahun 1999 pasal 7 menyatakan bahwa dokumen amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Artinya, penyusunan dokumen amdal harus dikerjakan terlebih dulu sebelum memulai sebuah proyek. Karena itu, pembangunan busway di Pondok Indah dapat dikatakan sebagai kegiatan illegal jika dikerjakan bersamaan dengan penyusunan dokumen amdal.
Ternyata tidak hanya pada kasus pembangunan busway di Pondok Indah saja pemerintah DKI Jakarta juga sudah cukup sering melanggar ketentuan PP 27/1999 tersebut. Setidaknya pelanggaran tersebut juga pernah dilakukan dalam proses pembangunan jalur monorel dan reklamasi pantai utara Jakarta.
Kegigihan warga Pondok Indah menuntut dilakukannya studi amdal terlebih dulu sebelum pembangunan busway seharusnya menyadarkan pemerintah DKI Jakarta untuk menghentikan atau setidaknya meninjau kembali proyek-proyek pembangunan ilegal yang dikerjakan dengan mengabaikan kewajiban penyusunan amdal terlebih dulu, termasuk pada proyek pembangunan busway di Pondok Indah.
Kedua, kerasnya perlawanan warga Pondok Indah terhadap proyek busway seharusnya juga dijadikan pelajaran oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengevaluasi keberhasilan proyek busway secara keseluruhan. Sedianya, pembukaan koridor busway di Jakarta diharapkan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dengan asumsi para pengguna kendaraan bermotor pribadi akan beralih menggunakan busway.
Namun, beberapa hari setelah pembukaan busway koridor I hingga VII, media massa di Jakarta justru menurunkan laporan tentang kemacetan lalu lintas di koridor-koridor busway itu. Kejadian itu tentu saja menimbulkan keraguan publik terhadap kebijakan transportasi massal tersebut dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jangan-jangan proyek busway memang tidak cocok diterapkan di Jakarta.
Sebenarnya tidak ada yang salah dari pembangunan busway, bahkan kebijakan ini jika dijalankan secara konsisten akan menjadi simbol keberpihakan pemerintah DKI Jakarta terhadap warganya melalui penyediaan transportasi massal. Permasalahannya adalah proyek busway di Jakarta tidak dilengkapi dengan sistem feeder (angkutan pengumpan) yang baik dan memadai, terutama bagi para pelaju dari arah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Tanpa tersedianya feeder yang baik, para pelaju tersebut tatap saja menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke Jakarta sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah.
Selain itu, di setiap koridor busway yang sudah dibuka tidak diterapkan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang terjadi justru sebaliknya, di koridor busway yang sudah dibuka itu juga ada kebijakan yang memfasilitasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin pada tahun lalu dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Seharusnya, begitu sebuah koridor busway dibuka, pada saat itu juga kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan terbatas bagi kendaraan bermotor pribadi.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melihat perlawanan warga Pondok Indah dengan pikiran negatif, tapi menjadikannya sebagai bahan introspeksi diri. Dengan melakukan introspeksi diri itulah diharapkan pemerintah mampu menjadikan pembangunan di kota ini lebih manusiawi.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: