Belajar dari kegagalan Protokol Kyoto

global-warming-loupe-fuma-e-wwwgonordisknet.jpg

Harian Bisnis Indonesia/Rabu, 26/09/2007

Perubahan iklim yang sekarang marak diberitakan di berbagai media sebenarnya bukanlah isu baru.
Betapa tidak, temuan ilmiah yang disampaikan pada konferensi di Stockholm pada 1972 telah menyebutkan bahwa terjadi kenaikan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang akan memengaruhi temperatur bumi dalam dekade 50-100 tahun.

Namun, temuan ilmiah itu baru direspons 20 tahun kemudian, tepatnya pada 1992 di Rio de Janeiro.

Sejak saat itulah mulai sering digelar berbagai persiapan kesepakatan global terkait dengan perubahan iklim di dunia, hingga ditetapkannya Protokol Kyoto pada 1997 yang berisi kesepakatan untuk menurunkan emisi oleh negara-negara maju atau lebih sering disebut negara-negara yang tergabung dalam Annex I.

Dalam protokol tersebut disebutkan negara-negara maju wajib menurunkan emisi GRK sebesar lima persen di bawah level 1990 atau sekitar 350 ppm.

Idealnya, jika ketentuan protokol tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh negara maju maka akan mampu menurunkan konsentrasi GRK sehingga suhu bumi pun dapat diturunkan secara signifikan. Pertanyaan berikutnya tentu saja apakah kondisi ideal tersebut telah terpenuhi sejak protokol ditetapkan pada 1997?

Temuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan hal yang sebaliknya. Laporan IPCC justru menyebutkan bahwa telah terjadi kenaikan konsentrasi GRK sebesar 379 ppm pada 2005. Kondisi tersebut mengakibatkan temperatur bumi meningkat sebesar 0.54 derajat celcius pada 2007.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa pada 2005, tutupan es di laut Artik telah menurun rata-rata sebesar 2.7% setiap tahunnya sementara permukaan air laut juga telah naik sekitar 0,5 mm setiap tahunnya.

Laporan IPCC tersebut memberikan indikasi yang nyata bahwa Protokol Kyoto telah gagal dilaksanakan. Untuk itu, pertemuan para pihak atau Conference of the Parties/COP 13 yang salah satu agendanya adalah meletakkan dasar-dasar bagi kesepakatan baru pascaberakhirnya pelaksanaan Protokol Kyoto pada 2012 harus belajar dari kegagalan tersebut.

Berjalan di tempat

Setidaknya ada dua sebab utama yang menyebabkan Protokol Kyoto gagal menurunkan GRK di atmosfer. Pertama, Protokol Kyoto gagal memaksa Amerika Serikat (AS) sebagai penghasil emisi terbesar di dunia untuk ikut meratifikasi kesepakatan internasional tersebut.

Padahal tak kurang dari 25% produksi GRK dunia berasal dari AS. Tanpa keikutsertaan AS dalam kesepakatan global terkait perubahan iklim hanya akan membuat kesepakatan itu berjalan di tempat.

Celakanya, meskipun secara formal tidak ikut terlibat dalam Protokol Kyoto, AS tetap melakukan gerilya untuk memperlemah aksi global yang terkait dengan upaya penurunan GRK di atmosfer.

Hal itu terlihat pada penolakan Bush terhadap proposal G-8 yang dikeluarkan di Genoa, Italia pada 2001. Proposal itu berisi rekomendasi kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperi Bank Dunia untuk membantu proyek-proyek energi bersih di negara-negara miskin.

Sebaliknya, sebagai pemegang saham terbesar di Bank Dunia, AS justru ‘membiarkan’ lembaga keuangan ini untuk semakin intensif mengucurkan uangnya guna mendanai proyek-proyek energi fosil sebagai penyebab utama meningkatnya emisi GRK di atmosfer.

Hal itu terungkap pada tahun fiskal 2005 yang menunjukkan proporsi pendanaan proyek energi terbarukan dari Bank Dunia kurang lebih hanya lima persen dari seluruh pendanan untuk proyek energi (Civil Society Response to The World Bank’s Investment Framework for Clean Energy and Development, 2006).

Kedua, Protokol Kyoto terlalu membuka ruang bagi negara-negara maju untuk mangkir dari kewajibannya dalam mengurangi emisi GRK bahkan mengalihkan bebannya pada negara berkembang yang sejatinya merupakan korban dari perubahan iklim tersebut.

Hal itu nampak dari munculnya ketentuan perdagangan karbon yang tertuang dalam konsep Clean Development Mechanism (CDM). Mekanisme itu justru membuat negara maju tak bersungguh-sungguh dalam mengurangi emsi GRK-nya.

Dalam kasus CDM misalnya, pemenuhan kewajiban negara maju untuk mengurangi emisi GRK sesuai target yang telah ditentukan dengan mudah dapat ditoleransi dengan syarat negara maju tersebut melakukan investasi pada proyek-proyek yang mampu mereduksi emisi GRK di negara-negara berkembang.

Padahal meskipun jutaan proyek CDM telah ditebar di negara berkembang namun jika negara maju masih saja bebas mengotori atmosfer bumi dengan emisi GRK-nya maka tidak akan berarti banyak dalam mencegah terjadinya pemanasan global.

Agar pertemuan COP 13 di Bali tidak lagi mengulang kegagalan Protokol Kyoto setidaknya ada dua hal pula yang perlu dijadikan dasar negosiasi pada acara tersebut.

Pertama, setiap negara bahkan orang yang ada di bumi ini akan terkena dampak dari perubahan iklim. Hal itu berarti kesepakatan baru tersebut harus mengikat semua negara terutama negara-negara maju yang selama ini menjadi penyumbang GRK.

Konsekuensi dari hal itu adalah perlu munculnya semacam punishment (hukuman) bagi negara-negara penghasil emisi GRK besar jika tidak mau berpartisipasi dalam kesepakatan baru tantang perubahan iklim.

Punishment tersebut dapat dikaitkan dengan embargo ekonomi dan lain sebagainya. Dengan adaya sanksi tersebut diharapkan dapat mencegah aksi AS, Australia atau negara besar lainnya yang berniat menarik diri dari kesepakatan baru tersebut.

Kedua, kesepakatan baru post-Protokol Kyoto harus didasarkan pada asas keadilan yang memberikan penekanan yang lebih ketat, tegas dan keras pada negara-negara kaya untuk mengurangi emisi GRK-nya.

Dengan asas keadilan ini diharapkan mampu mereduksi tawaran proyek-proyek yang penuh tipu daya dengan tujuan mengalihkan beban pengurangan GRK dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dan berkembang.

Masih ada sedikit waktu bagi masyarakat di dunia ketiga untuk memberikan masukan kepada delegasi dari negaranya masing-masing agar tidak terjebak oleh tipu muslihat negara-negara kaya dan juga lembaga-lembaga keuangan internasional, yang sahamnya juga dikuasai oleh mereka, untuk mengalihkan dosa-dosa lingkungannya ke negara-negara miskin atau berkembang melalui proyek-proyek yang mengatasnamakan isu perubahan iklim.

Oleh Firdaus Cahyadi
Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development One World-Indonesia

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: