Polusi Udara dan Pemiskinan Warga Kota

Sabtu, 06 Mei 2006

Kolom Opini-Koran TEMPO

kemiskinan-dan-climate-change.jpg

oleh Firdaus Cahyadi
Ketua Kelompok Kerja Udara Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta

 

Menarik sekali apa yang telah dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat, sebuah lembaga amil zakat nasional, dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk loper koran di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta, pada 13 Maret 2006. Dalam aksi sosial itu terungkap fakta bahwa 80 persen loper koran ternyata menderita sakit infeksi saluran pernapasan, penyakit yang diduga kuat diakibatkan oleh polusi udara.

Sebelumnya, hasil penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (1989) menunjukkan bahwa pedagang kaki lima dan warga yang tinggal di wilayah yang padat penduduk mempunyai risiko 12,8 kali lebih besar mengalami gangguan kesehatan yang terkait dengan polusi udara. Data penelitian tersebut makin memperkuat dugaan bahwa warga miskin kota sangat rentan terkena dampak kesehatan dari polusi udara.

Kendaraan bermotor mengeluarkan beberapa polutan yang menurut US Environmental Protection Agency dapat diklasifikasikan dan dikenal sebagai bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Berapa tingkat keberadaan partikel pencemar udara tersebut di Jakarta? Partikel debu (PM10) ditengarai menyebabkan 3.307 kasus kematian prematur di Jakarta pada 1998. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai 7.893 kasus atau bertambah sebanyak 238,68 persen pada 2015. Nitrogen dioksida (NO2) ditengarai telah menyebabkan terjadinya 3.507 kasus gejala pernapasan di Jakarta pada 1998. Pada 2015, jumlah ini diperkirakan akan mencapai 11.155 kasus atau terjadi peningkatan 318,12 persen.
Dengan melihat angka tersebut dan mempertimbangkan pula kecenderungan peningkatan jumlah penderita, hal itu sekali lagi telah memperkuat anggapan bahwa pencemaran udara saat ini sudah sampai pada titik yang sangat kritis. Selain itu, dampak kesehatan dari polusi udara tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan pemiskinan bagi warga kota yang diakibatkan oleh meningkatnya biaya kesehatan dan hilangnya waktu kerja produktif.

Nilai ekonomis dari masalah kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran udara (NO2, SO2, dan PM10) pada 1998 diperkirakan mencapai Rp 1.786.803 juta (US$ 181 juta) dan diproyeksikan akan meningkat hingga sekitar Rp 4 triliun (US$ 403 juta) pada 2015 jika tidak ada langkah pengendalian yang serius. Sedangkan perkiraan biaya masuk rumah sakit akibat polusi udara di Jakarta pada 1998 sekitar Rp. 4,9 juta per tahun (ADB, 2002). Jika kita asumsikan biaya rumah sakit tidak berubah sejak 1998 hingga sekarang, rata-rata warga Jakarta harus mengeluarkan sekitar Rp 400 ribu per bulan untuk biaya ke rumah sakit sebagai dampak dari polusi udara. Maka 40 persen lebih dari upah minimum provinsi (UMP) digunakan untuk biaya kesehatan akibat polusi udara, dengan asumsi UMP di Jakarta Rp 900 ribu. Padahal biaya masuk rumah sakit saat ini sudah naik berlipat-lipat dibanding pada 1998, jadi besar kemungkinan biaya kesehatan yang dikeluarkan warga kota mencapai lebih dari 50 persen UMP. Bukankah ini sebuah bentuk pemiskinan bagi warga kota?

Selain itu, polusi udara di Jakarta mencerminkan sebuah ketidakadilan sosial. Data yang dihimpun oleh JICA (1996) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor pribadi merupakan penyumbang terbesar komponen pencemar seperti karbon monoksida (CO), sebesar 58 persen, disusul nitrogen oksida (NO2), sebesar 54 persen. Dari sini sudah mulai tampak adanya sebuah ketidakadilan. Sebagian besar warga kota, terutama warga miskin kota, harus rela setiap hari menghirup udara yang tercemar akibat emisi dari kendaraan bermotor yang tak pernah mereka miliki.

Sebenarnya warga Kota Jakarta sedikit beruntung karena sudah lahir Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 mengenai Penanggulangan Pencemaran Udara. Namun, jika peraturan daerah itu hanya sekadar muncul dan kemudian tenggelam dengan sendirinya akibat tidak adanya penegakan hukum, seperti peraturan tentang lingkungan lainnya, keberuntungan di atas justru akan berubah menjadi sebuah malapetaka baru bagi warga kota. Malapetaka akibat ketidakseriusan pemerintah DKI dalam melaksanakan peraturan daerah itu mulai tampak dari hanya beberapa peraturan gubernur yang sudah dibuat guna menunjang pelaksanaannya. Belum lagi rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota pada pertengahan tahun ini, yang diyakini justru akan memfasilitasi pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi sebagai sumber utama polusi udara di Jakarta.

Dengan penanggulangan polusi udara secara lebih menyeluruh, secara tidak langsung pemerintah DKI telah melindungi warga kota dari proses pemiskinan secara sistematis. Tentu saja dengan catatan program penanggulangan polusi udara tidak harus dengan pendekatan teknologi dan pembangunan infrastruktur transportasi yang mahal sehingga memaksa kita menambah utang luar negeri. Jika program tersebut berbasiskan utang, ini sama saja menjerumuskan warga kota masuk ke jurang kemiskinan baru secara lebih dalam. Untuk itu diperlukan kecerdasan dari para petinggi pemerintah DKI dan juga pemerintah pusat untuk merancang program penanggulangan polusi udara dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah ada dan bersifat partisipatif, sehingga–selain dapat menyelamatkan warga kota dari polusi udara–dapat menghindarkan diri dari jebakan utang luar negeri yang mengatasnamakan lingkungan hidup.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Polusi Udara dan Pemiskinan Warga Kota

  1. H HENDRIK

    Jakarta 9 Februari 2010
    Membaca dan Mengamati serta memahami Undang Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah , baku emisi atau baku mutu gangguan dipidana , dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga ) Tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (Tiga Milyar Rupiah) oleh sebab itu kami atas nama pemilik PT Cahaya Abadi Laundri apabila di sudutkan melanggar Pasal diatas , maka sebaliknya kami melaporkan Ketua RW 13 Kel Grogol Selatan Yang bernama H KHOUNALI .H Khaunali harus di jerat dengan pasal 111 ayat 1 dan 2 yang berbunyi
    1) Pejabat pemberi izin linhkungan yang menerbitkan izin lingkungan tampa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagimana dimaksud pasal 37 ayat (1 )dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga Milyar Rupiah.
    2) Pejabat pemberi izin usaha dan /atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan tampa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaiman dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dengan denda Paling Banyak Rp 3,000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)
    Oleh sebab itu mohon agar Ketua RW 13 Kelurahan Grogol Selatan Keb lama Jaksel dikenakan sanksi sebagimana yang kami maksud diatas. Sebab kami usaha pencucian jien baru sekarang ini tahu akan Undang-Undang RI no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XV KETENTUAN PIDANA .
    Demikian surat laporan kami sampaikan
    Ttd
    H.Hendrik atas nama PT.Cahaya Abadi Mabrul JLn Panjang Cidodol No 109 Kel Grogol Selatan Keb Lama Jakarta Selatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: