Jalan Lain Mengatasi Kemacetan Jakarta

kemacetan-lalu-lintas.jpg

Kamis, 22 Maret 2007

Opini-Koran TEMPO

Firdaus Cahyadi, PELAKSANA HARIAN KAUKUS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA

Jika tidak ada aral melintang, tahun depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali mengeluarkan kebijakan baru di bidang transportasi yang bernama electronic road pricing (ERP). Proyek yang akan mengambil area di jalur Blok M-Kota itu dipastikan menggantikan kebijakan three in one yang dinilai tidak efektif dalam mengendalikan laju penggunaan mobil pribadi sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta.
Pada prinsipnya, ERP adalah upaya mengatur aliran kendaraan dan kemacetan melalui mekanisme penarifan. Proyek ini nantinya akan mengacu pada pelaksanaan ERP di Singapura yang diterapkan sejak 1998, menggantikan area licensing scheme (ALS). Di negeri itu, ERP dibedakan sesuai dengan waktu, zona berkendaraan, dan jenis kendaraan. Dana yang diperoleh dari penerapan sistem ERP tersebut digunakan untuk mengembangkan transportasi publik (Infrastructure Watch, 2005).
Sebelumnya, di jalur Blok M-Kota sudah banyak kebijakan transportasi yang dikeluarkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, seperti three in one, pembukaan busway, dan terakhir pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin pada akhir tahun lalu. Melihat sudah begitu banyaknya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, timbul pertanyaan, akankah proyek ERP berakhir dengan kegagalan seperti yang lainnya?
Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas proyek ERP ini. Pertama, pemilihan suatu kawasan untuk penerapan proyek ini harus berdasarkan parameter jumlah volume lalu lintas di daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah volume kendaraan di suatu kawasan, akan menjadi prioritas utama penerapan proyek ini. Dengan parameter tersebut, diharapkan proyek ini mampu menurunkan secara signifikan kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Hasil penelitian Clean Air Project (CAP) Swisscontact pada 2005 mengenai volume kendaraan dan polusi udara justru menyebutkan pada saat jam kerja, volume kendaraan di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat, paling tinggi dibanding di kawasan lainnya, termasuk Jalan Thamrin (jalur Blok M-Kota). Penelitian itu juga menyebutkan bahwa pada hari libur, volume lalu lintas di Jalan Kyai Tapa tetap lebih tinggi dibandingkan dengan hari kerja. Pertanyaan berikutnya tentu saja mengapa Jalan Kyai Tapa tidak menjadi prioritas penerapan proyek ERP?
Kedua, proyek ERP ini harus didahului atau minimal diikuti dengan upaya pembenahan tata ruang Kota Jakarta secara menyeluruh. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah makin jauhnya permukiman penduduk dari pusat-pusat kegiatan, terutama tempat-tempat bekerja. Peningkatan aktivitas ekonomi di Jakarta mengakibatkan harga tanah melambung tinggi sehingga tidak terjangkau oleh warga kebanyakan. Kebanyakan warga hanya dapat membeli rumah yang letaknya di pinggir kota, dan untuk aktivitas sehari-hari, mereka memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Hal itu jelas terkait dengan kebijakan tata ruang kota, bukan semata-mata masalah transportasi.
Keberhasilan penerapan proyek ERP di Singapura tidak bisa disontek habis karena kondisi geografis, sosial, anatomi kemacetan lalu lintas, dan tata ruang Kota Singapura berbeda dengan Jakarta. Berbeda dengan Singapura, di Jakarta, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, yang terutama harus dilakukan adalah membenahi tata ruang kota. Besarnya daya tarik Jakarta menjadi faktor utama yang membangkitkan lalu lintas di kota ini. Harus ada intervensi dalam kebijakan tata ruang Kota Jakarta untuk membagi daya tarik kota tersebut dengan daerah lainnya.
Kota ini harus secara sukarela dan bertahap merelokasi kawasan-kawasan komersial yang padat kendaraan ke luar Jakarta. Pembangunan hypermarket serta mal-mal perlu dibatasi agar tidak memadati Jakarta dan diusahakan penyebarannya ke luar kota. Bahkan Washington, DC, sebagai pusat pemerintah Amerika Serikat dan Paris sebagai pusat pemerintah Prancis mengharuskan mal-mal dibangun di luar kota. Kebijakan itu didasarkan pada kenyataan bahwa pengunjung mal-mal adalah konsumen yang berkendaraan pribadi.
Dengan mengayunkan langkah menyebarkan daya tarik pembangunan lebih adil dan lebih luas dalam membangun kawasan–ditopang oleh sistem angkutan yang bersifat komprehensif mencakup berbagai moda darat, sungai, laut, dan udara dengan mengacu pada perencanaan tata ruang yang memperhitungkan pola pembangunan berkelanjutan dengan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi–proyek busway, monorel, dan ERP dapat diharapkan akan berjalan efektif.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: