Dicari, Gubernur yang Tidak Pro-Pasar

random4.jpg

Kolom Opini

Koran TEMPO/Sabtu, 04 Agustus 2007
Oleh : Firdaus Cahyadi


Tanggal 8 Agustus 2007 ini bakal menjadi hari bersejarah bagi warga Jakarta. Pasalnya, pada hari itu warga kota ini untuk pertama kalinya menentukan gubernurnya secara langsung. Warga kota ini tentu berharap bahwa gubernur yang baru mampu menjadikan kota ini menjadi lebih nyaman dan laik huni bagi warganya.
Kota Jakarta telah berkembang dengan begitu pesat sehingga menjadikannya lebih maju dibanding kota-kota di sekitarnya. Hal itu dibuktikan dengan berhasilnya kota ini meraih pendapatan per jiwa tertinggi. Pesatnya pembangunan di Jakarta juga menyebabkan kota ini menjadi pusat perdagangan barang dan jasa selain sebagai pusat pemerintahan.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kota lainnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta pun “mengarahkan” strategi pembangunannya pada upaya menarik sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi di kota ini. Hal itu semakin tampak dari naiknya laju pertumbuhan kawasan komersial di kota ini dari tahun ke tahun. Pada 2006, misalnya, di Jakarta lebih dari 30 pertokoan, apartemen, dan perkantoran skala besar telah dibangun. Sedangkan pada periode 2007 hingga 2008, sekitar 80 pusat belanja, apartemen, dan perkantoran baru akan segera dibangun di Jakarta.

Peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Jakarta tersebut mengakibatkan harga tanah melambung tinggi sehingga kebanyakan warga hanya dapat membeli rumah yang letaknya di pinggir kota. Hal ini menunjukkan telah terjadinya disintegrasi fungsi perkotaan. Kota Jakarta hanya mampu menyediakan tempat bekerja, tapi gagal menyediakan pemukiman bagi warganya.
Laju pertumbuhan pusat-pusat komersial di Kota Jakarta juga telah mengakibatkan kota ini semakin tidak nyaman, bahkan membahayakan bagi warganya, baik secara sosial maupun lingkungan hidup. Hal itu tampak dari terjadinya bencana ekologi berupa banjir besar pada 2002 dan 2007 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta warga Jakarta.

Banjir yang terjadi di Jakarta bukanlah sebuah fenomena alam, melainkan merupakan akibat kebijakan Pemda DKI Jakarta yang telah menyerahkan strategi pembangunan kota sepenuhnya pada mekanisme pasar. Bagaimana kaitannya banjir Jakarta tahun 2002 dan 2007 dengan kebijakan pembangunan yang “mendewakan” mekanisme pasar?

Gencarnya pembangunan kawasan komersial di Jakarta telah menggusur banyak daerah resapan air, termasuk yang berupa ruang terbuka hijau (RTH). Hal itu terlihat jelas dari semakin menurunnya luas RTH di Jakarta dari tahun ke tahun. Master plan Jakarta tahun 1965-1985 mentargetkan RTH seluas 18.000 hektare. Pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005, target RTH turun menjadi 16.908 hektare, sementara pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010 turun lagi menjadi hanya 9.560 hektare.

Menurunnya luas RTH tersebut mengakibatkan meningkatnya air larian (run off) saat terjadi hujan sehingga mengakibatkan banjir di Jakarta. Pada 1940 ketika perbandingan luas terbangun dan RTH masih 20 : 80, persentase run off hanya 17,36 persen, masih di bawah angka ideal 40 persen. Namun, menginjak tahun 1990 dengan perbandingan proporsi kawasan terbangun dengan RTH sebesar 65: 35, persentase run off meningkat mencapai 53,87 persen. Pada 2003 dengan proporsi kawasan terbangun dengan RTH 74 : 26, persentase run off meningkat lagi menjadi 60,38 persen (Adi Wibowo, 2005). Data dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta yang terbaru menunjukkan bahwa run off di kota ini telah mencapai angka 70 persen (BPLHD DKI Jakarta, 2007). Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa banjir pada 2007 yang lalu lebih besar dibanding pada 2002.

Kebijakan pembangunan kota yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar juga mengakibatkan problem kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di kawasan Jabodetabek, jumlah perjalanan mencapai sekitar 30 juta per hari (SITRAMP, 2004). Lalu lintas di Botabek menuju Jakarta meningkat 10 kali pada dekade terakhir dengan perkiraan komuter sebesar 2 juta perjalanan per hari. Akibatnya, kemacetan lalu lintas dan polusi udara pun semakin meningkat di Jakarta. Data dari BPLHD DKI Jakarta menyebutkan bahwa hari dengan kategori udara tidak sehat sepanjang 2006 yang lalu telah meningkat menjadi 51 hari.

Di satu sisi pola pembangunan kota yang didasarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar memang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jakarta. Namun, jika biaya sosial dan lingkungan hidup diperhitungkan juga, besarnya PAD yang diperoleh kota ini pun akan terkoreksi secara signifikan. Biaya sosial akibat polusi udara saja, misalnya, menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (1994), telah mencapai Rp 500 miliar. Sedangkan studi ADB (2002) memprediksi kerugian ekonomi yang akan ditanggung warga Jakarta pada 2015 akibat polusi udara berturut-turut sebesar Rp 4,3 triliun. Ironisnya, biaya sosial sebesar itu tidak “tertangkap” oleh pola pembangunan kota yang didasarkan pada mekanisme pasar.

Untuk mengatasi dampak pembangunan tersebut diperlukan sebuah keberanian politik dari Gubernur DKI Jakarta guna mengintervensi mekanisme pasar yang telah terbukti gagal menangkap biaya sosial dan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah mengkaji kembali efektivitas multifungsi yang diemban Kota Jakarta untuk kemudian dipilah fungsi-fungsi mana yang bisa direlokasi ke luar Jakarta. Fungsi industri, fungsi perdagangan, dan fungsi pendidikan adalah beberapa contoh fungsi kota yang perlu dikaji ulang efektivitasnya dan bisa direlokasi ke luar Jakarta, sekaligus dengan kawasan permukiman bagi karyawannya.

Namun, sayangnya, kita tidak melihat ada program dan juga keberanian dari semua kandidat Gubernur Jakarta untuk melakukan intervensi terhadap pasar dalam pembangunan kota ini. Justru yang muncul di permukaan adalah janji dan program untuk menarik sebanyak mungkin investasi ke Jakarta. Artinya, tidak ada perubahan yang berarti terhadap pola pembangunan Kota Jakarta ke depannya.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Dicari, Gubernur yang Tidak Pro-Pasar

  1. H HENDRIK

    Jakarta 9 Februari 2010
    Membaca dan Mengamati serta memahami Undang Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah , baku emisi atau baku mutu gangguan dipidana , dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga ) Tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (Tiga Milyar Rupiah) oleh sebab itu kami atas nama pemilik PT Cahaya Abadi Laundri apabila di sudutkan melanggar Pasal diatas , maka sebaliknya kami melaporkan Ketua RW 13 Kel Grogol Selatan Yang bernama H KHOUNALI .H Khaunali harus di jerat dengan pasal 111 ayat 1 dan 2 yang berbunyi
    1) Pejabat pemberi izin linhkungan yang menerbitkan izin lingkungan tampa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagimana dimaksud pasal 37 ayat (1 )dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga Milyar Rupiah.
    2) Pejabat pemberi izin usaha dan /atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan tampa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaiman dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dengan denda Paling Banyak Rp 3,000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)
    Oleh sebab itu mohon agar Ketua RW 13 Kelurahan Grogol Selatan Keb lama Jaksel dikenakan sanksi sebagimana yang kami maksud diatas. Sebab kami usaha pencucian jien baru sekarang ini tahu akan Undang-Undang RI no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XV KETENTUAN PIDANA .
    Demikian surat laporan kami sampaikan
    Ttd
    H.Hendrik atas nama PT.Cahaya Abadi Mabrul JLn Panjang Cidodol No 109 Kel Grogol Selatan Keb Lama Jakarta Selatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: