Wajah Buruk Industri di Jakarta

Oleh: Firdaus Cahyadi

 

Setiap kita berbicara masalah polusi udara di Jakarta maka dengan cepat akan mengarahkan telunjuk kita pada emisi kendaraan bermotor sebagai biang keladinya. Hal itu berdasarkan berbagai penelitian bahwa kontribusi emisi kendaraan bermotor terhadap polusi udara sebesar 70 hingga 80 persen.

Namun yang sering dilupakan bahwa angka tersebut hanya untuk jenis polutan Nitrogen Oksida (NOx). Sedangkan untuk jenis polutan Sulfur Oksida (SOx) justru banyak disumbangkan oleh aktifitas industri. Hasil beberapa kajian menyebutkan bahwa sektor industri memberikan kontribusi yang besar terhadap total emisi SOx di wilayah Jabodetabek sebesar 75 persen (JICA, 1997), 63 persen (Bank Dunia,1997), 72 persen (ADB, 2002), dan 79 persen  (Suhadi, 2005).

Pemda DKI Jakarta sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi tersebut. Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri dilakukan dengan menerapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak (industri). Pengelolaan lingkungan termasuk pemenuhan baku mutu emisi industri menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku industri untuk memperoleh izin usaha industri. Pemberian izin tersebut dikaitkan dengan penilaian kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan (industri) yang dilakukan melalui mekanisme Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pada intinya, peraturan-peraturan tersebut di atas menyebutkan bahwa setiap pelaku industri berkewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengelolaan dan pemantauan kualitas emisi industri. Hasil pemantauan dilaporkan kepada instansi-instansi pemerintah daerah, yaitu instansi teknis yang berwenang dalam bidang perindustrian (Dinas Perindustrian) dan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup, yaitu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta. Pemantauan kualitas emisi industri dilakukan oleh penanggung jawab industri secara rutin setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari BPLHD.

Tidak berhenti sampai disitu, Pemda DKI Jakarta juga telah melaksanakan Program Udara Bersih (Prodasih) bidang industri sejak tahun 2002 yang bertujuan untuk menurunkan beban emisi sumber industri. Kelompok sasaran Prodasih adalah indusri-industri yang berpotensi besar mencemari udara, Kegiatan Prodasih menitikberatkan pada pemantauan emisi sendiri (self-monitoring) oleh industri dan bersifat sukarela. Hingga saat ini sebanyak 15 industri di DKI Jakarta yang berpartisipasi dalam Prodasih dan telah melakukan pemantauan kualitas emisi kegiatan industrinya secara rutin serta melaporkan kepada BPLHD.

Pertanyaanya adalah apakah serangkaian tindakan Pemda DKI Jakarta tersebut mampu mengurangi polusi udara dari aktivitas industri? Alih-alih mengurangi polusi, banyak industri di Jakarta yang ternyata justru menganggap angin lalu upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta tersebut. Sebagai contoh misalnya BPLHD Wilayah Jakarta Utara melaporkan bahwa pada tahun 2005, dari sekitar 648 perusahaan dan bangunan di Jakarta Utara, baru 218 saja yang sudah mempunyai sertifikat atau izin pengelolaan lingkungan seperti Amdal, UKL/UPL, dan SPPL.

Keengenan industri di Jakarta untuk menurunkan kontribusinya terhadap polusi udara juga nampak pada hasil pemantauan kualitas emisi beberapa industri yang berpartisipasi dalam Prodasih di DKI Jakarta pada tahun 2003. Menurut BPLHD DKI Jakarta, pada tahun tersebut beberapa parameter baku mutu emisi telah dilampaui, yaitu  debu (pada industri peleburan besi dan baja,dan industri makanan), SOx (pada industri makanan dan industri kimia), dan Amoniak (NH3) pada industri makanan dan industri kimia (BPLHD, 2004).

Buruknya kinerja lingkungan hidup dari industri yang ada di Jakarta memaksa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan peringatan keras lewat Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) 2004-2005. Dalam penilaian itu, dua perusahaan pelapisan logam dan otomotif di Jakarta Utara mendapat peringkat merah oleh KLH. Bahkan tiga pabrik peleburan dan pelapisan logam mendapatkan peringkat hitam atau sangat buruk dalam pengendalian limbah.

            Berikut beberapa penyebab yang menjadikan buruknya kinerja lingkungan hidup tersebut. Pertama, kapasitas sumber daya pemerintah terbatas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara komprehensif. Pemantauan hanya dapat dilakukan secara acak sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.        

            Kedua, kurangnya koordinasi antar instansi yang mengeluarkan izin usaha industri dan yang menyetujui dokumen lingkungan sehingga menyebabkan izin usaha dikeluarkan sebelum dokumen lingkungan disetujui.

            Ketiga, tidak ada sanksi yang tegas yang diterapkan pada industri yang melebih baku mutu emisi kecuali jika telah terjadi pencemaran yang mengganggu masyarakat sekitar sehingga menimbulkan protes.

             

            Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, Pemda DKI Jakarta perlu segera mewajibkan manajemen kawasan industri untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam kawasan industrinya karena pengawasan satu persatu industri di suatu kawasan akan tidak efektif bagi pemerintah.

            Kedua, Pemda DKI Jakarta harus merevitalisasi kelembagaan di sektor lingkungan hidup sehingga lebih memiliki ‘kekuatan’ untuk melakukan koordinasi bahkan penegakan hukum lingkungan yang terkait pelanggaran yang dilakukan oleh industri yang berada di Jakarta. Selama ini lemahnya koordinasi dan penegakan hukum disebabkan ‘dilemahkannya’ kelembagaan sektor lingkungan hidup di Pemda DKI Jakarta.

            Langkah di atas belum lengkap tanpa peran serta masyarakat untuk senantiasa turut serta mengawasi kinerja lingkungan hidup dari industri yang ada di kota ini. Kesadaran hak atas lingkungan hidup perlu diperkuat di tataran masyarakat karena tanpa desakan dari masyarakat sangat sulit untuk mengharapakan munculnya ketegasan sikap dari pemerintah terhadap industri-industri yang memiliki kinerja buruk dalam lingkungan hidup.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: