Pungli Uji Kir dan Kejahatan Transportasi

Oleh : Firdaus Cahyadi

Akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan tarnsportasi baik yang terjadi di darat, laut dan udara. Banyaknya korban jiwa dan harta serta tingginya frekwensi terjadinya kecelakaan transportasi mengindikasikan telah terjadi sebuah kejahatan transportasi berupa diabaikannya factor keselamatan secara sistematis oleh operator, aparat di lapangan dan juga para pemegang kebijakan di sector transportasi.

Salah satu bentuk kejahatan transportasi yang sebenarnya nampak jelas di depan mata namun sengaja diabaikan adalah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dalam uji kelaikan jalan (kir) bagi angkutan umum. Akibatnya, kendaraan umum yang seharusnya tidak lolos uji kir tapi tetap diperbolehkan beroperasi di jalan raya. Ketidaklaikan jalan dari angkutan umum itu terlihat secara kasat mata seperti ban gundul, knalpot bocor, asap mesin ngebul, rem tangan blong, speedometer yang ngacau, lampu sen dan segala lampu yang lainnya byar-pet. Kondisi angkutan umum semacam itu membahayakan keselamtan para penumpangnya dan pengguna jalan lain.

Seharusnya hal tersebut di atas tidak akan kita temukan di jalan raya seandainya pelaksanaan uji kir berjalan benar. Dari sisi regulasi kewajiban uji kir bagi angkutan umum dan niaga di Jakarta ini sudah dituangkan dalam Perda No. 12/2003, namun apa boleh dikata aturan itu kini hanya menjadi sekedar formalitas belaka. Pelaksanaan uji kir tetap saja diwarnai oleh praktik-praktik kecurangan.

Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bila pelaksanaan uji kir di Jakarta ‘bisa diatur’. Praktik-praktik percaloan dan pungli bahkan juga pemerasan dalam uji kir sudah menjadi hal biasa. Hasil temuan investigasi dari Clean Air Project (CAP) Swisscontact menyebutkan bahwa biaya suap atau mel untuk pemeriksaan asap saja mencapai paling tidak Rp. 50 ribu, mel pemeriksaan rem Rp. 10 ribu, mel pemeriksaan kalong Rp. 20 ribu dan mel pengambilan buku kir sebesar Rp. 10 ribu. Ditambah biaya administrasi lain dan juga calo, seorang pengusaha angkutan umum harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 400 ribu per kendaraan, padahal biaya resmi uji kir hanya berkisar Rp. 137 ribu. Jadi kebocoran dalam setiap uji kir per kendaraan dapat mencapai lebih dari Rp. 250 ribu. Hal itu tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian YLKI di berbagai daerah.

Jika kita mengalikan angka kebocoran atau biaya pungli tersebut dengan jumlah kendaraan yang wajib uji maka kita akan mendapatkan angka yang cukup fantastis. Sampai dengan bulan Oktober 2005 jumlah kendaraan di Jakarta menurut Polda Metro Jaya mencapai 4,9 juta, dari jumlah itu 10 persennya atau 490 ribu merupakan kendaraan umum dan niaga yang wajib uji kir. Jika setiap uji kir terdapat biaya pungli sebesar Rp. 250 ribu maka pendapatan dari pungli bisa mencapai kurang lebih Rp. 122.miliar/tahun! Angka itu masih bisa bertambah lagi seiring dengan naiknya biaya mel dan jasa calo dari uji kir.

Siapa yang harus menanggung high cost akibat praktik pungli pada uji kir tersebut? Lagi-lagi para konsumen angkutan umum yang harus membayar biaya pungli sebesar itu. Pengusaha angkutan umum telah memasukan biaya pungli tersebut dalam struktur tarif transportasi yang harus dibayar konsumen. Biaya tersebut belum termasuk biaya yang harus ditanggung konsumen jika mengalami kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan dari angkutan umum..

Kerugian yang dialami masyarakat akibat ketidakberesan uji kir tidak berhenti sampai disitu. Publik (termasuk yang tidak menjadi konsumen angkutan umum pun) masih harus dibebani biaya kesehatan akibat polusi udara dari emisi angkutan umum yang seharusnya tidak lolos uji kir. Perkiraan biaya masuk rumah sakit akibat polusi udara di Jakarta pada tahun 1998 saja sudah mencapai sekitar Rp. 400 ribu per bulan (ADB, 2002). Biaya kesehatan akibat polusi udara ini tentu saja akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka inflasi dan bila tidak ada upaya yang serius dalam mengendalikan polusi udara.

Melihat dari kerugian dan bahaya yang ditanggung oleh publik maka pungli dalam uji kir ini sudah termasuk katagori kejahatan transportasi yang meresahkan masyarakat. Ironisnya hingga kini pemerintah bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan tidak tertarik untuk membongkar kejahatan tersebut.

Padahal melihat begitu sulitnya praktik pungli pada uji kir ini dihilangkan, kuat dugaan bahwa praktik curang itu tidak hanya dilakukan oleh oknum penguji namun sudah masuk bagian dalam system uji kir itu sendiri. Perlu ada sebuah investigasi yang lebih mendalam mengenai kemungkinan adanya aliran dana pungli dalam uji kir ini ke rekening para pemegang kebijakan di sector tranportasi.

Pungli dalam pelaksanaan uji kir ini juga merupakan fenomena gunung es di sektor transportasi. Artinya, kuat dugaan kejahatan serupa juga terjadi pada armada transportasi udara dan laut. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah berkewajiban membongkar kejahatan transportasi tersebut. Upaya pemberantasan kejahatan tranportasi itu dapat dimulai dari membongkar sendikat pungli dalam uji kir bagi angkutan umum.

Jika praktik-praktik pungli itu tetap dibiarkan maka publik harus menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya kecelakaan dan juga membengkaknya biaya kesehatan akibat polusi udara dari asap hitam kendaraan umum yang tidak lolos uji kir.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: