Pencabutan PPn-BM, Otomotif, Ancam Lingkungan

Kolom Opini, Harian Sore SINAR HARAPAN (23/1/06)

Oleh
Firdaus Cahyadi

Akhirnya pemerintah mencabut juga PP No 41/2005 tentang pengenaan pajak
penjualan barang mewah (PPn-BM) pada kendaraan bermotor dengan alasan
untuk menyelamatkan industri otomotif pasca kenaikan harga BBM pada bulan
Oktober 2005 lalu.

Pencabutan itu segera disambut dengan prediksi optimistis pasar otomotif oleh
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Asosiasi itu
menetapkan target pertumbuhan pasar otomotif pada tahun 2006 sebanyak
500.000 unit.

Kita tidak bisa membayangkan andaikata target tersebut terpenuhi bahkan dilalui,
betapa semakin berjubelnya jalan raya dipenuhi kendaraan bermotor. Padahal
menurut catatan Polda Metro Jaya 2003 (sampai Oktober 2005) perkembangan
jumlah kendaraan bermotor di Jakarta saja saat ini berjumlah sekitar 4,9 juta,
rata-rata meningkat 9,8% per tahun.

Ide membuat ruas jalan baru dipastikan tidak akan bisa mengejar laju
pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali itu. Panjang jalan baru
hanya bertambah kurang dari 1% pertahun, tidak sebanding dengan
pertambahan kendaraan bermotor pertahunnya.

Padahal pembangunan ruas jalan baru diyakini justru akan memicu
meningkatkanya laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Kita pun tidak bisa
membayangkan betapa makin menurunnya kualitas udara di kota- kota besar
akibat emisi kendaraan bermotor yang semakin banyak itu. Pada tahun 2005
sampai bulan November saja, menurut data yang dikeluarkan BPLHD DKI, jumlah
hari dengan kualitas udara baik (hari baik) yang bisa dinikmati warga Jakarta
hanya 28 hari. Bisa dipastikan di sepenjang tahun 2005 hari baik yang bisa
dinikmati oleh warga Jakarta tidak lebih dari satu setengah bulan, sangat menurun
bila dibandingkan dengan tahun 2000, 2001 dan 2004.

Hubungan Linear Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta yang 4,9
juta itu saja telah mengakibatkan penurunan hari baik yang begitu besar, apalagi
bila ditambah dengan target optimistis dari Gaikindo yang difasilitasi oleh
pemerintah melalui pencabutan PP 41/2005 mengenai Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPn-BM) otomotif dan rencana pembangunan jalan tol baru dalam kota.

Pertanyaan berikutnya tentu saja berapa sebenarnya kontribusi kendaraan
bermotor dalam menyumbang polusi udara di Jakarta? Jika kita mengacu pada
penelitian JICA tahun 1996 mengenai beban emisi kendaraan bermotor di
Jabodetabek, kita akan melihat bahwa dengan jumlah kendaraan yang kurang
lebih 3 juta unit pada tahun 1995 telah memberikan beban emisi untuk jenis
polutan Karbonmonoksida (CO) sebesar 564,292 ton/tahun, Natrium Oksida
(NOx) sebesar 98,788 ton/tahun dan Sulfur Oksida (SOx) sebesar 8,142
ton/tahun.

Terlihat hubungan secara linear antara pertumbuhan kendaraan pribadi dan
meningkatnya polusi udara. Jika target pertumbuhan pasar otomotif dari Gaikindo
ini terlampaui maka bukan tidak mungkin kita akan melihat begitu banyak para
penderita ISPA di Jakarta, karena 94% penyakit ISPA ditimbulkan oleh
pencemaran udara, sementara sudah menjadi rahasia umum jika 70%
pencemaran udara diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor.

Semula para pegiat lingkungan tentu saja berharap keberpihakan pemerintah
pada kepentingan lingkungan hidup. Namun seiring dengan dicabutnya PPn-BM
untuk otomotif ditambah keluarnya izin pembangunan jalan tol dalam kota,
semakin memperjelas keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal daripada
keberlanjutan lingkungan.

Menakut-nakuti

Alasan bahwa industri otomotif akan gulung tikar dan berakibat di- PHK-nya ribuan
karyawan jika PPn-BM tidak dicabut terkesan untuk menakut-nakuti. Perkiraan
Gaikindo sendiri untuk pasar ekspor otomotif cenderung stabil dan berkembang
dengan perkiraan perolehan ekspor senilai US$ 1,5 miliar atau naik dibandingkan
2005 yang ditargetkan mencapai US$ 800 juta.

Artinya, tanpa pencabutan PPn-BM pun tidak akan sampai menyebabkan industri
otomotif nasional gulung tikar apalagi sampai melakukan PHK massal. Bahkan jika
uang dari PPn-BM itu bisa dikelola dengan baik akan menjadi modal bagi
pembangunan di negeri ini seperti menciptakan lapangan kerja baru, pendidikan,
kesehatan murah bagi rakyat miskin dan tentu saja rehabilitasi lingkungan.

Calon konsumen mobil mewah sebenarnya tidak begitu terpengaruh dengan
gejolak kenaikan harga BBM. Sementara di sisi lain, sudah banyak diungkap oleh
media bahwa pascakenaikan BBM, masyarakat bawah semakin tercekik dengan
ongkos angkutan umum yang ikut-ikutan naik melebihi pertambahan gaji mereka.

Seharusnya upaya pemerintah adalah biaya transporasi umum tidak memberatkan
masyarakat miskin. Tapi mengapa hal itu tidak dilakukan?

Apakah karena pemakai kendaraan umum adalah masyarakat kelas menengah ke
bawah yang jelas tidak mampu memberikan upeti pada petinggi negeri ini?
Pencabutan PPn-BM yang disusul dengan target optimistis yang dikeluarkan
Gaikindo tersebut bagi industri otomotif memang merupakan angin segar. Namun,
dari kacamata lingkungan hidup, target tersebut merupakan ancaman serius. Jika
para pemilik modal yang bergerak di bidang otomotif menetapkan target optimis,
maka warga Jakarta dan kota- kota besar lainnya perlu pula menetapkan target
pesimis terkait dengan ancaman makin berkurangnya kesempatan menikmati hari
dengan kualitas udara yang baik.

Penulis adalah manajer program Mitra Emisi Bersih (MEB)

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: