Pasca Bensin Tanpa Timbal, Polutan Benzena Ancam Warga Jakarta

Oleh: Firdaus Cahyadi

 

Selama ini sudah banyak studi tentang kualitas udara di DKI Jakarta serta wilayah lainnya di Indonesia dengan menggunakan beberapa parameter polutan yaitu Oksida Nitrogen (NOx), Sulfur dioksida (SO2), partikulat halus yang diameternya berukuran kurang dari 10 µm (PM10), dan ozon (O3). Namun, belum banyak studi yang dilakukan di Indonesia terhadap pencemar Benzena. Padahal Benzena merupakan salah satu komponen pencemar udara yang dihasilkan dalam BBM dan diemisikan dalam gas buang kendaraan bermotor yang dapat memberikan efek buruk terhadap kesehatan, diantaranya adalah leukimia dan penyakit Kanker.

Sumber antropogenik Benzena berasal dari gas buang kendaraan bermotor, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan buangan dari industri. Benzena juga dihasilkan dalam pembakaran tungku batu bara, asap rokok dan asap dari proses pembakaran lainnya (WHO, 1996). Celakanya potensi polusi udara dari jenis polutan Benzena akan justru diperkirakan akan meningkat pasca munculnya kebijakan penghapusan bensin tanpa timbal.

Dampak kesehatan akibat paparan Benzena berupa depresi pada sistim saraf pusat hingga kematian. Paparan Benzena antara 50–150 ppm dapat menyebabkan sakit kepala, kelesuan, dan perasaan mengantuk. Konsentrasi Benzena yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek yang lebih parah, termasuk vertigo dan kehilangan kesadaran. Paparan sebesar 20.000 ppm selama 5 – 10 menit bersifat fatal dan paparan sebesar 7.500 ppm dapat menyebabkan keracunan jika terhirup selama 0,5 – 1 jam. Dampak yang ringan dapat berupa euforia, sakit kepala, muntah, gaya berjalan terhuyung-huyung, dan pingsan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Resiko dan Keselamatan Lingkungan (Puska RKL) UI  pada tahun 2006 yang lalu menyebutkan bahwa petugas SPBU, pedagang jalanan (asongan) dan sopir angkutan umum pada lima wilayah di Jakarta ternyata telah terpapar Benzena. Dari ketiga kelompok masyarakat tersebut di atas pedagang asongan mengalami paparan Benzena dengan konsentrasi tertinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Fakta ini sekaligus mengindikasikan bahwa emisi kendaraan bermotor sebagai penyebab utama paparan Benzena di Jakarta.

Ancaman polutan Benzena terhadap kesehatan warga Jakarta semakin nyata karena sampai saat ini menurut Keputusan Direktur Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 K/24/DJM/2006 tentang spesifikasi Bahan Bakar Bensin, batasan kandungan Benzena tidak diatur secara jelas (Indonesian Fuel Quality Report 2006). Padahal di negara lain seperti Thailand, Filipina, Cina, Sri Lanka, Hongkong dan Malaysia kandungan benzena maksimum dalam bensin tidak boleh lebih dari 5 persen.

            Padahal berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 01/MEN/1997 mengenai Nilai Ambang Batas Bahan-Bahan Kimia, nilai ambang batas paparan benzena di tempat kerja adalah sebesar 10 ppm. Di tingkat internasional seperti di Amerika, ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) pada tahun 2000 merekomendasikan Nilai Ambang Batas (TLV – Threshold Limit Value) untuk benzena sebesar 0.5 ppm dan di Inggris pada tahun 2000, batas paparan maksimum (Maximum Exposure Limit, MEL) untuk TWA 8-jam sebesar 3 ppm.

            Dampak kesehatan akibat paparan Benzena dari emisi pembakaran bensin tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemerintah harus lebih proaktif untuk melindungi warganya dari ancaman polutan Benzena ini. Untuk itu, tindakan yang harus segera diambil oleh  pemerintah adalah segera merevisi spesifikasi bahan bakar bensin yang sudah ada untuk kemudian memasukan batasan maksimum kandungan Banzena dalam spesifikasi tersebut. Adalah tidak fair jika rakyat yang sudah membayar mahal untuk membeli BBM sesuai dengan harga pasar harus dibebani lagi dengan biaya kesehatan akibat spesifikasi BBM nasional yang tidak memperhatikan resiko kesehatan dan lingkungan hidup di dalamnya. Namun perlu pula disadari bahwa proses revisi spesifikasi bahan bakar bensin ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dikarenakan banyaknya kepentingan pemodal yang akan ’terganggu’ dengan perubahan spesifikasi itu.

            Selain itu pasca munculnya kebijakan penghapusan bensin bertimbal, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap pengguna kendaraan bermotor untuk memasang catalitic converter guna mereduksi meningkatnya jenis polutan Benzena. Kewajiban penggunaan catalitic converter ini tentu harus dalam skema insentif dan disinsentif ekonomi.

          Kebijakan itu saja jelas tidaklah cukup tanpa ada kebijakan di sektor transportasi yang mampu menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi sebagai penyebab utama meningkatnya kadar polutan Benzena di udara. Kebijakan transportasi yang berpihak pada transportasi publik perlu dikeluarkan untuk mengiringi kebijakan terkait dengan spesifikasi BBM dan kewajiban penggunaan catalitic converter.

            Warga kota Jakarta dan kota lainnya sebagai pihak yang sangat potensial menjadi korban dari meningkatnya polutan Benzena harus secara aktif mendesak pemerintah dan juga daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mereduksi polutan Benzena di udara. Pihak industri otomotif yang juga berkepentingan dalam pengembangan teknologi kendaraan yang menggunakan catalitic converter harus pula terlibat pula dalam upaya tersebut seperti yang pernah dilakukannya dalam mensupport gerakan penghapusan bensin bertimbal.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: