Menunggu Program Eco-Populis Cagub DKI Jakarta

Oleh: Firdaus Cahyadi


Jika tidak ada aral melintang, sebentar lagi di Jakarta akan digelar perhelatan besar berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Pilkada langsung ini merupakan event perdana bagi Jakarta pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Warga Jakarta tentu berharap Gubernur DKI Jakarta yang baru dapat membawa kota ini terlepas dari berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang selama ini sulit dipisahkan dari kehidupan warga kota.

Kemiskinan, pengusuran, banjir dan polusi udara adalah beberapa permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang seakan telah menjadi permasalahan permanen di kota ini. Untuk itu perlu sebuah program pemerintah yang sekaligus mampu menyelesaikan masalah kemiskinan (sosial) dan lingkungan hidup (ecology) atau sering disebut eco-populis.

Selama ini Pemda DKI Jakarta seakan memisahkan kedua permasalahan itu sehingga program yang dijalankannya pun seakan saling menegasikan. Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta dengan menggusur pedagang kaki lima yang kebetulan menempati kawasan tersebut atau penggusuran penduduk miskin dalam proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Selama ini warga miskin kota sering menjadi terdakwa dalam serangkaian munculnya permasalahan lingkungan hidup di perkotaan.

Pemda DKI Jakarta jarang sekali bahkan hampir tidak pernah memposisikan warga miskin kota sebagi korban dari kerusakan lingkungan hidup. Polusi udara di perkotaan misalnya, menurut hasil pemeriksaan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) sebuah lembaga amil zakat, yang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk loper koran di pusat grosir Cililitan pada 13 Maret 2006 lalu, mengungkapkan fakta bahwa 80% loper koran ternyata menderita sakit infeksi saluran pernafasan (ISPA). Penyakit ini diduga kuat terkait dengan meningkatnya polusi udara.

Sementara biaya kesehatan yang harus dikeluarkan akibat pencemaran udara oleh warga miskin kota di Jakarta ternyata semakin membengkak. Perkiraan biaya masuk rumah sakit (RS) akibat polusi udara di Jakarta pada 1998 saja sudah mencapai Rp.400 ribuan per bulan (ADB, 2002). Dengan asumsi tidak ada perubahan biaya RS sejak 1998 hingga kini, maka 40% lebih dari upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta digunakan untuk biaya kesehatan akibat polusi udara. Dari sini jelas telah terjadi pemiskinan warga kota akibat dari polusi udara. Ironisnya, polusi udara di Jakarta sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor pribadi yang tak pernah dimiliki oleh warga miskin kota namun di sisi lain pertumbuhannya sedikit banyak justru telah difasilitasi oleh kebijakan Pemda DKI.

Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta seharusnya mulai menawarkan gagasan untuk ‘membebaskan’ warga kota dari jerat kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup. Cagub DKI Jakarta misalnya harus memulai memikirkan program pengembangan RTH, pengelolaan sampah dan normalisasi aliran sungai berbasiskan komunitas. Dengan program-program lingkungan hidup yang berbasis komunitas itu dapat menyelamatkan warga miskin kota dari ancaman penggusuran yang mengatasnamakan program kelestarian lingkungan hidup.

Pertanyaan berikutnya tentu saja sudahkah para Cagub DKI memiliki gagasan atau rencana program eco-populis bagi warga Jakarta? Jika kita melihat dari serangkaian kampanye baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dari Cagub DKI Jakarta selama ini, rasanya tak satupun kandidat DKI-1 tersebut mengusung gagasan tentang eco-populis. Yang justru kita lihat para Cagub dalam kampanyenya sulit dibedakan dengan para kontestaan dari ajang cari idola yang diselenggarakan oleh beberapa stasiun televisi atau istilah kerennya sekarang sekedar tebar pesona bukannya tebar gagasan atau program-program yang pro-publik.

Bagaimana warga Jakarta menyikapi ketiadaan program eco-populis dari para calon pemimpin kotanya? Tentu saja mulai saat ini warga Jakarta harus mulai berhati-hati dan tidak mudah terjebak dengan aktivitas tebar pesona dari para Cagub DKI tersebut. Warga Jakarta misalnya harus mulai mempertanyakan gagasan-gagasan dari para Cagub tentang cara mengatasi kemacetan lalu lintas sebagai penyebab polusi udara dengan melibatkan peran aktif warga miskin kota. Mengendalikan polusi udara di perkotaan dengan hanya bertumpu pada pelakasanaan uji emisi saja meskipun baik jelas tidak menyentuh persoalan warga miskin kota. Jakarta kedepan perlu seorang gubernur yang selain jujur, cerdas juga harus mengarusutamakan persoalan-persoalan social dan lingkungan hidup dalam setiap pengambilan kebijkaan pembangunan. Carut marutnya Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan senyuman dan bagi-bagi uang.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: