Subsidi untuk Rakyat Miskin, Bukan Pengusaha!

KOMPAS, Selasa 15 November 2005

Firdaus Cahyadi

Menarik sekali tulisan dari saudara Darmaningtyas yang dimuat di harian ini pada 11 Oktober 2005 mengenai ide untuk memberikan subsidi khusus bagi angkutan umum. Ide tersebut memang tampak sangat indah di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak dan dalam rangka mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum massal yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan terjangkau masyarakat.

Masalahnya sekarang, jika ada kebijakan subsidi khusus untuk angkutan umum, pihak yang paling utama dan pertama kali diuntungkan adalah pengusaha angkutan, bukan konsumen apalagi masyarakat miskin. Kemudian timbul pertanyaan benarkah dalam mewujudkan angkutan umum yang nyaman, aman, ramah lingkungan, dan terjangkau masyarakat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan subsidi? Dari mana uang untuk menyubsidi itu?

Tulisan ini mencoba mengkritisi ide kebijakan subsidi khusus bagi angkutan umum tersebut. Memang, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kali ini, para pengusaha angkutan dipaksa untuk menaikkan tarifnya. Namun, apakah itu serta merta dapat dijadikan alasan bagi munculnya kebijakan subsidi bagi angkutan umum? Jika kita cermati lebih dalam tentang variabel biaya dalam operasional angkutan umum, kita akan melihat bahwa ternyata terdapat biaya-biaya lain di luar BBM yang harus ditanggung pengusaha angkutan umum dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Biaya-biaya itu antara lain meliputi biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk calo dan preman dalam pelaksanaan uji kir. Mengapa ada kata ”preman”? Hal itu dikarenakan dalam uji kir tidak hanya ada para calo, tetapi juga ada oknum yang menjadi pemeras pengusaha agar lolos dalam uji kir.

Seperti kita tahu, Perda No 12 Tahun 2003 mengharuskan setiap kendaraan umum di DKI Jakarta untuk melakukan uji kir. Sebenarnya ketentuan ini selain bertujuan untuk keselamatan juga untuk perlindungan lingkungan. Namun, apa yang terjadi? Pelaksanaan uji kir menjadi lahan basah bagi sebagian oknum untuk memeras para pengusaha angkutan umum. Total biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha untuk uji kir sebesar Rp 400.000 per kendaraan. Apabila dibandingkan dengan biaya resmi yang hanya Rp 137.000 per kendaraan (Rp 97.000 + Rp 40.000), bukankah selisih tersebut dapat dikatakan sebagai kebocoran dan pemborosan?

Sementara itu, dalam penelitian Mitra Emisi Bersih (MEB) yang dilakukan pada tahun 2004 disebutkan bahwa biaya penggunaan calo menurut 62,1 persen responden berkisar Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Padahal, 99 persen responden dalam penelitian itu mengaku pernah menggunakan calo.

Hal itu tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian YLKI di berbagai daerah. Sementara fakta yang dihimpun oleh harian ini menyebutkan di Jakarta, misalnya, para sopir kendaraan angkutan umum yang tergabung dalam Koperasi Wahana Kalpika (KWK) merasa kesal dan terbebani dengan kenaikan biaya kir yang mencapai lebih dari 100 persen. Biaya kir yang biasanya hanya Rp 85.000 melonjak menjadi Rp 220.000, itu pun belum termasuk biaya siluman yang harus dikeluarkan untuk membayar petugas kir agar prosesnya cepat dan tidak berbelit (Kompas, 28 Agustus 2001).

Masih berasap tebal

Kepada siapa pengusaha mengalihkan beban biaya-biaya tersebut di atas? Jawabannya jelas kepada konsumen. Celakanya, konsumen tidak hanya dibebani untuk menanggung biaya yang berupa tarif yang lebih mahal akibat ketidakberesan dari uji kir, tetapi juga harus dibebani biaya lingkungan yang akan mengancam kesehatannya. Hal itu tampak sekali dari masih diizinkannya kendaraan-kendaraan umum yang mengeluarkan asap tebal untuk beroperasi.

Jika uji kir dilaksanakan secara bersih, kita tidak akan lagi melihat asap-asap tebal yang keluar dari angkutan umum. Belum lagi biaya keselamatan atau ancaman kecelakaan yang harus ditanggung konsumen ketika mengendarai angkutan umum yang diakibatkan karena tidak melalui uji kir yang benar.

Fakta-fakta yang coba diuraikan di atas baru dalam pelaksanaan uji kir, belum menyentuh yang lainnya, seperti pemberian izin trayek dan pungutan liar di jalan yang dilakukan oleh preman maupun oknum aparat. Untuk itulah, ide mengeluarkan kebijakan subsidi khusus bagi angkutan umum perlu ditinjau ulang.

Lebih baik pemerintah membenahi high cost yang ditimbulkan dari ketidakberesan uji kir terlebih dahulu daripada harus menyubsidi pengusaha angkutan umum. Kebijakan subsidi sebaiknya benar-benar diperuntukkan bagi rakyat miskin, semisal dengan pembangunan perumahan yang layak, sekolah, dan fasilitas kesehatan gratis bagi rakyat miskin daripada untuk pengusaha angkutan yang sudah kaya.

Metode subsidi dengan sistem kupon seperti yang diusulkan dalam tulisan di Kompas (11 Oktober 2005) hampir dapat dipastikan akan membuka celah untuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme gaya baru.

Firdaus Cahyadi, Program Manager Mitra Emisi Bersih

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: