Menggugat Model Pembangunan Kota Jakarta

oleh: Firdaus Cahyadi

 

 
Kota
Jakarta telah berkembang dengan begitu pesat sehingga menjadikannya lebih maju dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia lainnya. Hal itu dibuktikan dengan berhasilnya kota ini meraih pendapatan per jiwa tertinggi. Pesatnya pembangunan di Jakarta juga menyebabkan kota ini menjadi pusat perdagangan barang dan jasa selain sebagai pusat pemerintahan.

             Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kota lainnya, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta pun mengarahkan’ strategi pembangunannya pada upaya menarik sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi di kota ini. Model pembangunan kota yang bertumpu pada mekanisme pasar pun menjadi paradigma dominan di kota ini. Hal itu semakin nampak dari naiknya laju pertumbuhan kawasan komerisal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 yang lalu misalnya, di Jakarta lebih dari 30 pertokoan, apartemen, dan perkantoran skala besar telah dibangun. Sementara pada periode 2007 hingga 2008 sekitar 80 pusat perbelanjaan, apartemen dan perkantoran baru akan segera dibangun di Jakarta.

            Data statistik mengungkapkan bahwa selama 1980-1990, Jakarta Pusat banyak dibangun gedung perkantoran, perbankan dan kawasan komersial lainnya sehingga harga tanah membumbung tinggi dan hanya pengusaha yang mampu membayar harga tanah secara lebih tinggi daripada masyarakat untuk rumah pemukiman. Akibatnya, sepanjang tahun tersebut di Jakarta Pusat mengalami pertumbuhan penduduk rendah yaitu 2,5 persen setahun (Jakarta Kota Polusi; Menggugat Hak Atas Udara Bersih, 2006).

              Kebanyakan masyarakat pun hanya mampu membeli rumah yang letaknya di pinggir kota, sementara mereka kerja di kota Jakarta. Situasi itu menunjukan telah terjadinya disintegrasi fungsi perkotaan. Kota Jakarta hanya mampu menyediakan tempat bekerja namun gagal untuk menyediakan pemukiman bagi warganya.

            Intensifnya pembangunan pusat-pusat komersial di kota Jakarta juga telah mengakibatkan kota ini semakin tidak nyaman bahkan membahayakan bagi para penghuninya baik secara sosial maupun lingkungan hidup. Hal itu nampak dari terjadinya bencana ekologi berupa banjir besar pada tahun 2002 dan 2007 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta warga Jakarta.

            Banjir yang terjadi di Jakarta bukanlah sebuah fenomena alam biasa namun akibat kebijakan Pemda DKI Jakarta yang telah menyerahkan strategi pembangunan kota sepenuhnya pada mekanisme pasar. Bagaimana kaitannya banjir Jakarta tahun 2002 dan 2007 dengan kebijakan pembangunan yang mendewakan’ mekanisme pasar?

            Intensifnya pembangunan kawasan komersial di Jakarta telah menggusur banyak daerah resapan air baik yang berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun situ/waduk. Hal itu terlihat jelas dari semakin menurunnya luasan RTH di Jakarta dari tahun ke tahun. Pada Master Plan Jakarta tahun 1965-1985 menargetkan luas RTH seluas 18.000 Ha. Pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta tahun 1985-2005 target RTH turun menjadi 16.908 Ha, sementara pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010 turun lagi menjadi hanya 9.560 Ha.

            Menurunya luasan RTH tersebut mengakibatkan meningkatnya air larian (run off) saat terjadi hujan sehingga mengakibatkan banjir di Jakarta. Data terbaru dari BPLHD DKI Jakarta pada tahun 2005 menyebutkan bahwa hanya 26,6 persen air hujan yang dapat diserap oleh tanah, sementara 73,4 persen menjadi run off. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa banjir pada tahun 2007 yang lalu lebih besar dibandingkan tahun 2002.

Kebijakan pembangunan kota yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar juga mengakibatkan problem kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di kawasan Jabodetabek, jumlah perjalanan mencapai sekitar 30 juta per hari (SITRAMP, 2004). Lalu lintas di Botabek menuju Jakarta meningkat 10 kali pada dekade terakhir dengan perkiraan komuter sebesar 2 juta perjalanan per hari. Akibatnya, kemacetan lalu lintas dan polusi udara pun semakin meningkat di Jakarta. Data dari BPLHD DKI Jakarta menyebutkan bahwa hari dengan ketegori udara tidak sehat sepanjang tahun 2006 yang lalu telah meningkat menjadi 51 hari.

            Diserahkannya pembangunan kota sepenuhnya pada mekanisme pasar memang telah terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Jakarta. Namun jika biaya sosial akibat dari bencana lingkungan diperhitungkan juga maka besarnya PAD yang diperoleh kota ini pun akan terkoreksi secara significant. Biaya sosial akibat polusi udara saja misalnya, menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (1994) menyebutkan kerugian ekonomi yang harus dipikul warga Jakarta akibat polusi udara sebesar Rp.500 miliar. Sementara studi ADB (2002) memprediksikan kerugian ekonomi yang akan ditanggung masyarakat Jakarta pada tahun 2015 akibat polusi udara dari jenis polutan Nitogen Oksida (NO2) dan Sulfur Oksida (SO2) berturut-turut sebesar Rp.132,7 miliar dan Rp.4.3 triliun. Ironisnya, biaya sosial seperti di atas tidak “tertangkap” oleh pasar.

Untuk mengatasi dampak dari pembangunan tersebut diperlukan sebuah keberanian politik dari Pemda DKI Jakarta untuk mengintervensi mekanisme pasar yang telah gagal menangkap biaya sosial dan ekologi sebagai dampak dari pembangunan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah merevisi kembali Perda 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Revisi ini bukan bertujuan untuk ‘memutihkan’ atau membenarkan pelanggaran tata ruang kota melainkan untuk merubah paradigma dari rencana tata ruang kota Jakarta. Dalam Perda itu masih memposisikan Jakarta sebagai kota jasa di tingkat nasional dan internasional. Posisi itu dengan sendirinya menjadikan Jakarta mengemban multi-fungsi diluar fungsinya sebagai Ibu Kota Negara.

 Multi-fungsi yang diemban kota Jakarta harus dikoreksi dan dipilah fungsi-fungsi mana bisa dibagi keluar Jakarta. Fungsi industri, jasa, perdagangan, pendidikan adalah beberapa contoh fungsi kota yang perlu dikaji ulang efektifitasnya dan direlokasi secara bertahap ke luar Jakarta sekaligus dengan kawasan pemukiman bagi karyawannya.

            Selama proses revisi Perda 6 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan kebijakan relokasi beberapa fungsi kota tersebut berlangsung maka perlu pula diiringi dengan sebuah kebijakan moratorium pembangunan hypermarket, mal-mal, apartemen, universitas dan perkantoran baru hingga tercapai proporsi yang ideal antara pembangunan fisik dengan infrastruktur sosial dan ekologi kota Jakarta.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: