Marginalisasi Warga Kota Jakarta

Koran TEMPO, 04 Apr 07

Oleh: Firdaus Cahyadi

  

Tahun ini dipastikan Jakarta akan menggelar perhelatan besar berupa pemilihan kepala daerah langsung. Hingga tulisan ini dibuat, kandidat yang sudah secara resmi mendapat tiket dari partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah mendatang adalah Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun.

Di saat partai-partai politik sibuk membangun koalisi untuk memberikan “tiket” kepada para calon gubernur Jakarta, warga kota dibiarkan hanya menjadi penonton yang tidak bisa mempengaruhi keputusan parpol dalam pemberian “tiket” kepada salah satu calon gubernur tersebut. Seakan-akan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang merupakan agenda parpol, sedangkan keterlibatan warga kota hanya diposisikan menjadi semacam “stempel” pada saat pencoblosan kelak.

Sebenarnya, sejak awal parpol bisa melibatkan warga kota untuk ikut menentukan kandidat yang akan diberi “tiket” dalam pemilihan kepal daerah mendatang, sayangnya itu tidak dilakukan oleh mereka. Parpol seharusnya dapat melakukan uji publik terlebih dulu terhadap para kandidat sebelum diputuskan untuk mendapat tiket maju ke ajang pemilihan kepala daerah. Warga kota berhak ikut terlibat sejak awal penentuan calon gubernur, karena merekalah yang akan memilih dan menanggung akibat pilihannya pada pemilihan kepala daerah Jakarta mendatang. Menjadikan proses penentuan tiket bagi calon gubernur hanya sebagai persoalan internal parpol, tak ubahnya merupakan upaya mereduksi kedaulatan rakyat ke dalam sebuah kedaulatan parpol yang sangat elitis.

Dominannya kedaulatan parpol dan absennya kedaulatan warga kota dalam pemilihan kepala daerah Jakarta semakin tampak dengan tidak masuknya agenda-agenda penyelesaian persoalan warga kota dalam kegiatan kampanye–baik kampanye secara terselubung maupun terang-terangan–dari para calon gubernur tersebut. Selama ini mereka lebih mencitrakan diri sebagai penjelmaan dari “Sinterklas” yang tiba-tiba sangat ramah menyapa warga kota. Padahal yang diharapkan dari mereka adalah sebuah gagasan besar yang mampu mengantarkan kota ini ke arah yang lebih ramah bagi para penghuninya, baik secara sosial maupun lingkungan.

Harapan itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini faktor sosial dan lingkungan hidup hanya disinggung dalam pembangunan kota secara sambil lalu, itu pun terbatas pada penanggulangan persampahan, banjir, dan hal-hal serupa, tapi tidak dalam arus tengah strategi pembangunan kawasan perkotaan. Selama ini isu-isu sosial dan lingkungan baru menjadi perhatian pemerintah setelah ada protes dari warga kota.

Hingga kini pola pembangunan Jakarta yang dilaksanakan adalah sama dengan pola pembangunan abad ke-20. Padahal pola itu telah disepakati untuk diubah dalam World Summit on Sustainable Development (2002) menjadi pola pembangunan berkelanjutan yang tertuju pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, faktor sosial dan ekologi tidak lagi menjadi tempelan atau apendiks kebijakan pembangunan, tapi masuk ke arus tengah pembangunan bersama-sama faktor ekonomi.

Ini berarti bahwa pemilihan modal sosial dan modal ekologi harus diperhitungkan biaya-manfaatnya dan disejajarkan dengan biaya-manfaat penggunaan modal ekonomi. Modal ekonomi, seperti mesin pabrik, selalu dihitung nilai depresiasinya per tahun sesuai dengan ausnya modal akibat penggunaannya. Apabila habis usia mesin, sudah tersedia dana yang terakumulasi dari nilai depresiasi tahunan.

Ironisnya, perhitungan depresiasi ini tidak diterapkan dalam memanfaatkan modal alam. Eksploitasi sumber daya air di Jakarta dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Air tanah disedot tanpa memperhitungkan keberlanjutan ketersediaannya sehingga melahirkan rongga kosong di bawah tanah yang bisa ambruk. Alam diubah semakin besar untuk digantikan oleh “bangunan ciptaan manusia”. Biaya serta implikasi perubahan alam ini mempengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan isi alam. Tapi semua perubahan ini tidak memperoleh pergantian dan perkayaannya, sehingga warga kota hidup dalam lingkungan alam yang semakin mundur kualitasnya.

Pertanyaan berikutnya tentu saja sudahkah para calon gubernur Jakarta beranjak dari paradigma pembangunan usang yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tersebut? Rasanya tak satu pun kandidat DKI-1 tersebut beranjak dari paradigma usang yang telah diusung gubernur-gubernur sebelumnya. Kepentingan politik yang diusung calon gubernur beserta parpol pendukungnya semakin terlihat hanya berorientasi jangka pendek, padahal kepentingan sosial dan lingkungan memerlukan orientasi jangka panjang. Hal ini dapat menjelaskan mengapa para calon gubernur beserta parpol pendukungnya tersebut lebih senang melakukan kampanye dengan tebar pesona daripada kampanye dengan cara tebar gagasan dan program dalam mengatasi problem sosial serta lingkungan hidup Jakarta.

Pertanyaan berikutnya tentu saja apa yang bisa dilakukan oleh warga kota untuk menyikapi absennya agenda publik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta? Untuk mengimbangi kecenderungan perilaku para calon gubernur beserta parpol pendukung mereka yang mengabaikan agenda publik diperlukan keterlibatan kelompok-kelompok warga kota yang berkepentingan dengan agenda pembangunan yang propublik. Kelompok lembaga swadaya masyarakat, kelompok akademisi, dan kelompok perempuan adalah contoh dari mereka yang berkepentingan dengan agenda tersebut.

Kelompok-kelompok itu harus berada di garda terdepan untuk mendesak agenda-agenda politik warga kota masuk dalam program kerja para kandidat gubernur Jakarta mendatang melalui berbagai kampanye media dan pendidikan publik. Bila perlu, kampanye “Jangan pilih politikus busuk” pada Pemilu 2004 perlu dimodifikasi untuk kemudian dikampanyekan lagi sebagai upaya mendesak dimasukkannya agenda politik yang propublik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta mendatang.

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon gubernur beserta parpol pendukungnya, baik yang melalui media massa maupun pendidikan publik, harus segera diimbangi bahkan di-counter oleh kelompok-kelompok yang propublik. Jaringan kerja yang dipunyai oleh kelompok propublik ini dengan para jurnalis dan masyarakat lapisan bawah harus dioptimalkan kembali untuk menandingi kekuatan modal yang mendukung kampanye para calon tersebut. “Kampanye tandingan” ini diharapkan mampu memaksa para calon pemimpin Jakarta mengakomodasi agenda-agenda publik itu dalam program mereka jika kelak menjadi pemimpin Jakarta.

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: