Apa Kabar DTKJ?

Oleh: Firdaus Cahyadi

 

 
            Tak terasa usia Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah memasuki dua tahun. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 98 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2003 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau serta Penyeberangan di Propinsi DKI Jakarta.

            Dalam Pasal 98 Perda 12/2003 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya DTKJ adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemda dalam bidang transportasi. Struktur kelembagaannya pun cukup ideal yaitu multi pihak dengan mengakomodasi unsur pemerintah (Dinas Perhubungan dan Kepolisian), kelompok bisnis (pengusaha angkutan), konsumen angkutan, awak angkutan, akademisi (pakar transportasi dan lingkungan) dan lembaga swadaya masyarakat.

            Dengan misi dan struktur ideal itu tentu membawa harapan besar bagi warga Jakarta untuk segera terbebas dari permasalahan transportasi kota yang selama ini masih tampak kusut dan sulit diurai. Salah satu permasalahan transportasi di Jakarta yang jelas terlihat di depan mata adalah buruknya kualitas angkutan umum di Jakarta. Buruknya kualitas tersebut ditandai dengan masih banyaknya angkutan umum yang tidak laik jalan dengan ban gundul, knalpot bocor dan ngebul, rem tangan blong, speedometer yang ngacau, lampu sen dan segala lampu yang lainnya byar-pet. Kondisi angkutan umum semacam itu selain membahayakan para penumpangnya juga membahayakan pengguna jalan lain baik karena bahaya kecelakaan lalu lintas maupun polusi udara.

Semua itu terjadi akibat pelaksanaan uji kir yang masih dipenuhi dengan pungli dan percaloan. Pertanyaanya kemudian adalah rekomendasi apa yang pernah dikeluarkan DTKJ untuk membenahi kualitas angkutan umum ini?

            Dalam beberapa diskusi yang diselenggarakan DTKJ sendiri terkuak fakta yang mengejutkan bahwa Dinas Perhubungan sebagai pelaksana uji kir ternyata belum pernah sekalipun mendapatkan masukan atau rekomendasi tentang pelaksanaan uji kir yang bersih dari pungli dan percaloaan dari DTKJ. Rasanya sangat mustahil sebuah lembaga yang diisi oleh para pakar dari berbagai unsur ini tidak mempunyai konsep untuk memperbaiki pelaksanaan uji kir.

            Salah satu sebab mengapa DTKJ tidak berani menyampaikan rekomendasi mengenai uji kir yang benar adalah terjadinya konflik kepentingan di internal lembaga tersebut. Sangat sulit bagi DTKJ secara kelembagaan untuk memberikan rekomendasi yang secara lugas akan memangkas praktik pungli dan percaloaan dalam uji kir ketika di dalam kelembagaannya terdapat unsur dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang menurut berbagai penelitian tantang uji kir justru para oknumnya terlibat dan diuntungkan dari praktik curang tersebut.

            Tidak berhenti sampai disitu, sepanjang tahun 2006 kemarin DTKJ juga mengeluarkan serangkaian pernyataan yang justru mendapat tentangan dari beberapa kalangan LSM lingkungan. Salah satu pernyataan DTKJ adalah tentang kesetujuan DTKJ terhadap pelebaran jalan Sudirman-Thamrin yang menghilangkan jalur hijau di sepanjang kawasan tersebut dan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang akan memicu pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi sebagai sumber utama polusi udara di Jakarta.

            Harapan warga kota bahwa kehadiran DTKJ dapat membantu mengurai permasalahan transportasi di Jakarta seakan pupus sudah. Lembaga ini bukan saja terjebak oleh konflik internal namun juga telah begitu mudahnya ‘dipakai’ oleh Pemda DKI Jakarta dan investor untuk menyukseskan proyek yang belum tentu bermanfaat bagi publik.

Seharusnya di pada bulan Januari ini sudah terpilih anggota DTKJ baru. Sebagai warga Jakarta tentu saja kita tidak ingin ‘kegagalan-kegagalan’ lembaga ini akan terulang lagi. Perlu sebuah trobosan yang radikal untuk membenahi struktur kelembagaan DTKJ kedepan sehingga lembaga ini benar-benar berfungsi sebagai penyambung lidah warga Jakarta terkait dengan masalah transportasi kota. Selanjutnya proses rekruitmen keanggotaan perlu pula diperketat, jangan sampai ada ‘makelar proyek’, ‘intelektual tukang’ yang lolos menjadi anggota DTKJ. Pertanyaannya mengapa hingga kini belum nampak tanda-tanda adanya proses pembaruan di dalam tubuh DTKJ baik dari sisi kelembagaan maupun keanggotaan? Apakah ini sebuah kesengajaan atau sekedar kelalaian dari para pemegang keputusan di DKI Jakarta dalam melaksanakan amanat Perda 12/2005?

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: